Publikasi Media

Berita
Arsip Berita
Tulisan

Login Form






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Random Photo

Syndicate

Beranda
Evaluasi Manajemen Konflik Sulteng!
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh iyan   
Rabu, 23 November 2011

Mercusuar, 11 November 2011
Evaluasi Manajemen Konflik Sulteng!

Pekan ini, bentrok antarkampung terjadi ditiga lokasi berbeda, satu di Kabupaten Donggala, satu di Kabupaten Sigi dan satu lagi di kota Palu. Terjadinya bentrokan beruntun ini membuktikan bahwa manajemen konflik di daerah ini tidak maksimal.
    OLEH : TIM MERCUSUAR
    Pendidikan agama yang termajinalkan serta ditopang minimnya sumber daya manusia dan sulitnya pemenuhan kebutuhan ekonomi, membuat masyarakat mudah tergerak untuk saling sikat. Gotongroyong (solidaritas) dalam aspek negatif begitu tinggi, sementara gotongroyong membangun daerah terkikis modernisasi.
    Beberapa faktor inilah yang menyebabkan rasa tolenransi dan tenggang rasa antar masyarakat memudar. Bahkan yang lebih parah, konflik antar masyarakat ini bukan yang berbeda, melainkan masyarakat yang satu bahasa dan bersaudara.

Selengkapnya...
 
RIJALI DJAELANGKARA Konflik Sigi Bersifat Bawaan
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh iyan   
Rabu, 23 November 2011

Mercusuar, 10 Oktober 2011

RIJALI DJAELANGKARA
Konflik Sigi Bersifat Bawaan


Pertikaian antar desa yang acapkali melanda wilayah Kabupaten Sigi, membuat Gubernur Sulawesih Tengah turun tangan. Awal pekan ini, gubernur mengumpul para pemangku di kabupaten Sigi, termasuk para tokoh dan kades dari 15 desa yang memiliki catatan konflik dengan desa tetangga.
Pandangan peserta rapat, sedikit-banyaknya telah menyibak tabir pemicuh konflik di kabupaten Sigi. Peredaran minuman keras, masalah agraria,persoalan komunikasi, mudahnya warga terhasut, lemahnya penegak hukum, menjadi penyumbang konflik  di Sigi. Penprov Sulteng akhirnya membentuk tim terpadu untuk membantu Pemkab Sigi menyelesaikan akar masalah.
Lalu seperti apa tokoh mudah Sigi yang juga akademisi, Rizali Djaelangkara menelaah  konflik yang terjadi di Sigi belakangan ini.  Jumat kemarin, tokoh pemekaran Kabupaten Sigi menerima Yusuf Sagoba dari Media Alkhairat di kediamannya. Berikut petikan wawancaranya :
Bagaimana anda melihat konflik yang terjadi di Sigi belakangan ini  ?
    Konflik di Sigi akhir-akhir ini bukan pertama kali terjadi sebab sebelum Sigi terbentuk menjadi daerah otonom terpisah dari induknya Kabupaten Donggala. Pertikaian sudah terjadi sejak lama dan bersifat “bawaan”, bukan karena pemekaran. Justru  dengan terbentuknya Kabupaten Sigi persoalan Konflik lebih cepat terselesaikan.
    Pertikaian dikarenakan dari berbagai soal, seperti sengketa tanah, kenakalan remaja, antar komunitas yang saling mengejek, diakibatkan minuman keras, sampai soal perbatasan wilayah.
Menurut  anda,  sebesar apa potensi dan kerentanan, konflik di Kabupaten Sigi ?  
    Setidaknya ada empat potensi dan kerantanan konflik di Sigi, yakni tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi sebab terdiri dari 17 macam etnis dengan 13 sub-etnis kaili, serta karakter penduduk yang dibedakan oleh kondisi  lembah, lereng dan pegunungan. Kemudian adanya sejarah pernah terjadi konflik-konflik lintas komunal pada masa lalu; disparitas tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah masih cukup tinggi. Selanjutnya kondisi geografis yang cukup luas dan topografis daerah pegunungan dan orbitasi kawasan pemukiman yang  masih tinggi tingkat keterpancarannya dari aspek jarak dan waktu tempuh, serta prasarana transportasi yang belum memadai sangat mendorong ekslusifitas dan sentimen kawasan karena jaringan komunikasi yang sulit dilakukan.
Lalu apa yang terjadi akar masalah sehinggah konflik selalu berulang ?
    Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pertikaian tersebut. Sumber utamanya disebabkan oleh persoalan identitas dan sistem distribusi sosial, ekonomi dan politik yang timpang, fanatisme kelompok\wilayah yang mengalahkan nilai hubungan silahturahim insania yang berujung rasa superiotas kelompok (monopoli kebenaran) yang disusul munculnya prasangka buruk dengan pihak lain dan kebiasaan menyelesaiakan persoalan dengan budaya kekerasan.
    Wujud yang lain berupa adanya ketimpangan ekonomi\kesejeteraan antara  kelompok maupun wilayah. Hal ini akan semakin rentan manakala komunikasi\silahturahim horizontal lintas komunitas maupun vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Adanya kebijakan pembangunan yang tidak partisipasi\tidak prorakyat dan tidak  merata, penegakan hukum yang dirasa kurang adil.  Kondisi ini merupakan rumput kering yang hanya menunggu pemicu\pemacu dan miss-contact pada arena tertentu akan mencuat menjadi konflik kekerasan.
Bagaimana dengan penyelesaian konflik selama ini?

Selengkapnya...
 
PBHR Dialogkan Mutu Pendidikan
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh iyan   
Senin, 07 November 2011
Mercusuar, 4 November 2011
PBHR Dialogkan Mutu Pendidikan

PALU, Mercusuar – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng bekerjasama dengan Peace Through Development (PTD) Nasional, Kamis (3/11), menggelar Konsultasi Publik tentang Ranperda Pendidikan Damai dan Multikultur di Kampoeng Nelayan, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur.
  Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi, data dan masukan dari berbagai kelompok untuk meningkatkan kualitas dan memboboti materi naskah dan draft Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang system pendidikan berbasis multikultur di Sulteng.
Selengkapnya...
 
PBHR Sulteng Dorong Ranperda Pendidikan Damai
Penilaian Pengguna: / 0
Ditulis Oleh iyan   
Senin, 07 November 2011
Media Alkhairaat, 3 November 2011
PBHR Sulteng Dorong Ranperda Pendidikan Damai

TOLITOLI – Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, bekerjasama dengan pemerintah setempat menggodok rancangan peraturan daerah tentang pendidikan damai dan multikultur. Seorang aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Muammar Koloi, Rabu mengatakan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini sengaja didorong karena merasa prihatin dengan system pendidikan di daerahnya.
  “Pada prinsipnya, masih banyak system pendidikan khususnya di Sulteng yang harus dibenahi mulai dari meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak didik serta pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar,” katanya.
  Muatan materi ranperda yang sementara ini dikonsultasikan kepada sejumlah masyarakat di 10 Kabupaten yang ada di Propinsi itu melalui diskusi umum yang difasilitasi oleh PBHR lebih pada memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan bermutu serta ketersediaan guru yang bermutu pula.
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>