|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Selasa, 20 September 2011 |
|
Mercusuar, 16 September 2011 Pejabat “Uzur” Masih Dipertahankan
Sepuluh hari lagi, masa pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto genap 100 hari. Tapi komitmen reformasi birokrasi sebagai satu dari kesekian janji politiknya masih dipertanyakan. Terbukti, Longki masih memakai pejabat “uzur” atau masa pensiunnya sudah mendapat perpanjangan. Terus apa yang melatarbelakanginya? Berikut ulasan Mercusuar….
OLEH : TIM MERCUSUAR
Kondisi itu, selain tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Sikap Longki, yang belum merombak kabinetnya, bertolak belakang dengan pernyataannya sebulan usai dilantik menjadi Gubernur Sulteng. Longki Djanggola memberi penegasan tentang kebijakannya yang tidak akan memperpanjang masa pension para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Sulteng.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Selasa, 20 September 2011 |
|
Media Alkhairaat, 19 September 2011 PBHR Gelar Diskusi Penanggulangan Konflik Palu-Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Advokasi Penanggulangan Konflik Dini Berbasis Komunitas di Kota Palu, Sabtu (17/9). FGD bertujuan menggali informasi akar permasalahan penyebab terjadinya konflik di masyarakat Kota Palu. Kegiatan melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan membahas naskah akademik pra Perda Penanggulangan Konflik. Aminuddin Kasim, anggota tim penyusun, Aminuddin, mengatakan Perda ini mencakup penanganan sebelum konflik terjadi. Dalam penyusunan, tim merasa masih perlu dilakukan kajian kembali di tingkat organisasi kemasyarakatan.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Kamis, 08 September 2011 |
|
Radar Sulteng, 29 Agustus 2011 Digagas Regulasi Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Konflik di Kota Palu
PALU-Konflik mengandung spectrum pengertian yang luas. Mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga, sampai dengan konflik antar kampong dan bahkan sampai dengan konflik massal yang melibatkan beberapa kelompok besar. Baik dalam ikatan wilayah, ataupun dalam ikatan primordial. Salah satu sumber terjadinya konflik adalah dampak dari era demokrasi yang menjurus kepada tuntutan kebebasan yang berlebihan. Terkait dengan hal tersebut, PBHR Sulteng yang didukung PMU PTD Nasional, menggagas kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengusung tema “Advokasi Regulasi Penanganan Konflik Dini Kota Palu”. FGD, dilaksanakan Kamis pekan lalu (25/8), di Rumah Makan Heni Putri Kaili, Jalan Kaombona Palu Timur. Koordinator Program PBHR Sulteng, Adam Djalebo, mengatakan kegiatan pertemuan ini di maksudkan sebagai ajang sharing informasi dan pengetahuan terkait dengan urgensi inisiasi Raperda Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Konflik di Kota palu.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ditulis Oleh iyan
|
|
Kamis, 08 September 2011 |
|
Media Alkhairaat, 27 Agustus 2011 PBHR Komitmen Kawal Raperda Penanganan Konflik
PALU-Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng berkomitmen mengawal terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan konflik di Kota Palu. Olehnya, PBHR memandang penting menggagas sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Advokasi Regulasi Penanganan Konflik di Kota Palu”, dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Pertemuan tersebut telah dilangsungkan di Rumah Makan Heni Puteri Kaili, dua hari lalu. Program Coordinator FGD, Adam Djalebo, Jumat (26/8) mengatakan, pertemuan di maksudkan sebagai ajang sharing informasi dan pengetahuan terkait dengan urgensi inisiasi Raperda Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Konflik di Kota Palu. “Konflik mengandung pengertian yang luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik massal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun dalam ikatan primordial,” kata Adam. Adam menambahkan, pertemuan itu juga bertujuan membangun kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan kaitannya dengan Inisiasi lahirnya Raperda tersebut. “Terbangunnya komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam upaya mendorong lahirnya Raperda tersebut,” tambahnya.
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|