Media Alkhairat, Rabu 28 Mei 2008

Korban Bom Poso Merasa Dianaktirikan

POSO- Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah mengecam sikap Pemerintah Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, karena tidak pernah serius mengurus korban konflik Poso, khususnya korban ledakan bom di depan pasar sentral Poso. Yahya Aling menjadi salah satu contoh ketidakseriusan pemerintah itu.

Yahya Aling (39) adalah warga Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Ketika ledakan bom itu, sedang berada didalam sebuah mobil angkutan. Akibatnya, Yahya kehilangan kedua kaki dan jari kelingking kanannya. Sedangkan enam penumpang lainnya tewas. Satu korban lagi adalah Elvin Paligombo, yang hingga kini masih mengalami gangguan pada telinga dan matanya. Sebelumnya Elvin mengalami pendarahan hebat pada kedua organ tubuhnya.

Menurut Muammar Koloi, staf PBHR Sulteng, peristiwa itu telah berlalu empat tahun silam, namun Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tidak serius menangani para korban bom tersebut.

Muammar yang didampingi Mahfud Masuara dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, mengatakan, Pemprov Sulteng maupun Pemkab Poso telah menganaktirikan korban bom poso. "Kita mengecam mental birokrat Pemerintah daerah yang hendak menjadikan para korban, seolah-olah sebagai kelompok peminta-minta, dan Pemerintah menempatkan diri sebagai dermawan. Ini harus dikikis habis demi rekonsiliasi sejati di Poso," kata Muammar.

Kepada Media Alkhairat, Yahya Aling mengaku telah mendapat bantuan dari Pemerintah setempat. Tahun 2005 lalu, ia menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Poso sebesar Rp 5 Juta. Tapi, bantuan itu untuk modal usaha. Sedangkan untuk kaki palsu yang ia pakai adalah perjuangannya dan teman-teman untuk memperoleh bantuan dari pihak lain. Ketika itu, kata Yahya Aling, ada dermawan yang membiayainya ke Thailand untuk mendapatkan kaki palsu.

Yang jadi masalah, katanya, hampir setahun belakangan, telapak kaki palsu milik Yahya Aling sudah rusak. Dulunya Yahya Aling dapat berjalan, bahkan berlari kecil dengan menggunakan kedua kakinya itu.

Sayangnya, kaki palsu buatan Thailand itu hanya dapat digunakan secara efektif, dalam jangka waktu empat tahun. Kini memasuki masa empat tahun, kondisi telapak kaki palsu milik Aling sudah semakin parah. Saat ini, ia berjalan harus menggunakan bantuan tongkat, karena kakinya tak dapat lagi berpijak sempurna.

Untuk memperoleh bantuan perbaikan kakinya, Yahya yang memiliki lima orang anak itu, harus berjuang kembali memperoleh dana yang ditaksir nilainya berkisar Rp15 juta. Ia telah mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten Poso sebesar Rp5 juta, namun bantuan yang ia terima hanya Rp500 ribu. Itupun setelah dilakukannya berkali-kali.

Menurut Yahya, bantuan itu terpaksa diterimanya dengan lapang dada, meski jumlahnya sangat jauh dari yang dibutuhkan. "Selama kaki saya buntung, saya tidak bisa lagi mencari nafkah. Selama ini saya hanya dibiayai istri saya yang pekerjaannya hanya seorang tani. Saya tidak bisa berharap lain selain Pemerintah. Kecuali kalau memang ada yang mau memberikan bantuan," ujarnya penuh harap.

Namun, bagi Muammar Koloi, bantuan tersebut tak lain sebagai pelecehan terhadap warga yang memerlukan bantuan seperti Yahya Aling. "Dana bantuan Rp500 ribu yang diberikan kepada Pak Yahya Aling oleh Pemkab Poso, bagi kami adalah bentuk nyata pelecehan bagi korban konflik Poso," tegasnya.

Sementara Mahfud Masuara, mengatakan, Pemkab Poso tidak serius menangani korban. "Pemda tidak punya visi yang jelas dalam menangani korban, "ujar Mahfud Masuara.

Sebelumnya, Forum Solidaritas Keluarga Konflik Poso telah berkali-kali meminta perhatian Pemerintah. Namun Pemkab Poso tidak serius menangani korban, padahal dana bantuan untuk korban Poso, berjumlah ratusan milyar. (mitha)