SKH Radar Sulteng, 28 Mei 2008

Yahya Aling, Korban Konflik Poso Yang berjuang Mengganti Kaki Palsunya Seharga Rp 15 Juta (bagian 1)
Kecewa, Tak Ada Anggaran Penggantian Kaki Palsu
Laporan: Supriyono

    Yahya Aling, korban konflik Poso berjuang untuk mendapatkan bentuan pemerintah untuk mengganti kaki palsunya. Tak terhitung beberapa kali dia mendatangi kantor Pemerintah, namun hasilnya nihil. Terakhir dia mengadu ke Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng.
   Beberapa bulan terakhir, Yahya Aling, salah seorang korban konflik Poso cacat permanen, dimana kedua kakinya terpotong, karena terkena serpihan ledakan BOM pasar sentral Poso 2004 lalu, hanya bisa mengeluh. Pasalnya, meski telah beberapa kali mengadukan nasibnya ke kantor Bupati Poso, untuk mengganti kaki palsunya yang saat ini sudah rusak, namun tidak mendapatkan hasil.
    Untuk mengganti kaki palsunya, Yahya membutuhkan dana sebesar Rp 15 juta. Dengan perincian, Rp 8 juta untuk kedua buah kaki palsunya (kiri dan kanan), dan sisanya dia gunakan untuk biaya transportasi. Sebab untuk mengganti kaki palsunya, dia harus pergi ke Jogjakarta.

     “Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi yang jelas sudah berulang-ulang datang ke Bupati dan DPRD Poso, namun hasilnya tidak ada. Terakhir, tepatnya sebulan yang lalu, saya hanya dikasih dana dari Bupati Poso (Piet Inkiriwang), sebesar Rp 500 ribu,” tutur Yahya, saat ditemui di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, kemarin (27/5).
    Tidak hanya itu, usaha untuk memperoleh bantuan penggantian kaki palsunyanya tersebut, Yahya juga pernah mengadu ke Wakil Gubernur, Ahmad Yahya. Waktu itu, katanya, Wagub berjanji akan meneruskan pengaduannya ke Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi Sulteng. Namun hasilnya, hingga saat ini bantuan tersebut nihil. “Sampai saat ini, janji Wagub hanya tinggal janji. Tidak pernah lagi janji itu terpenuhi,” katanya.
     Karena tidak mendapatkan kejelasan dari Wagub, kemudian Yahya, mendatangi kantor Dinkesos Sulteng, di Jalan Muh Yamin Palu. Lagi-lagi, kata dia, meski telah dua kali mendatangi kantor tersebut, namun tidak ada hasilnya. Pihak Dinkesos, kata Yahya, hanya bisa mengatakan kalau alokasi untuk penggantian kaki palsu sesuai permintaannya tidak tercantum dalam anggaran.
     “Dinkesos melalui bagian rehabilitasi social, hanya mengatakan kalau anggaran untuk pergantian kaki palsu tidak ada dalam alokasi 2008,” katanya.
   Dengan penjelasan seperti itu, Yahya hanya bisa kecewa. Padahal, sebagai salah seorang korban konflik yang membutuhkan, khususnya untuk mengganti kaki palsu, dia sangat berharap mendapatkan perhatian pemerintah.
     Saat ini kaki palsu yang digunakan oleh Yahya, sudah tidak layak pakai lagi. Selain umurnya sudah relative tua, yakni lebih dari tiga tahun, juga bagian persendian mata kaki palsunya sudah patah. Terpaksa bagian yang patah pada kaki palsu itu, saat ini dibalut dengan perban plastic.
   Melihat kondisi tersebut, Direktur Operasional PBHR Sulteng Muammar Koloi, mengecam sikap Pemerintah dalam memberlakukan korban konflik Poso. Katanya, baik Pemda Poso maupun Pemprov Sulteng, sama sekali tidak ada perhatiannya terhadap korban Poso yang saat ini jumlahnya cukup banyak. Aksi yang dilakukan Yahya, dengan mendatangi pejabat-pejabat Pemerintahan,hanya sebagian kecil dari derita yang dialami oleh masyarakat korban konflik Poso.
     Atas nama Lembaga, Kami mengecam sikap Pemerintah yang sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap konflik Poso. Padahal dana untuk proses rehabilitasi Poso pasca konflik, jumlahnya miliaran. Tapi kenapa dimintai bantuan oleh korban konflik Poso yang cacat permanen, justru saling lempar handuk,” kecamnya.
    Hal yang sama juga diungkapkan aktivis Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Mahfud Masuara. Kata dia, dalam penanganan korban konflik Poso, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Poso, sama sekali tidak mempunyai konsep yang jelas. Seharusnya, jika Pemprov dan Pemkab mempunyai konsep soal itu, maka tidak akan mungkin ada korban konflik Poso, yang merana meminta bantuan seorang diri.
    “Ini adalah cermin kinerja Pemprov dan Pemkab Poso yang tidak peduli, dalam menangani para korban konflik Poso. Seharusnya, dalam penanganan rehabilitasi pasca konflik, korban konflik mendapatkan prioritas utama,” tandasnya. (bersambung).