PALU – DPRD Kota Palu lembali membuat janji. Kali ini menjanjikan akan memperjuangkan anggaran untuk memperjuangkan anggaran untuk bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Palu, khususnya yang sedang terlibat dalam kasus-kasus hukum. Hal tersebut penting dilakukan, karena didasarkan atas persamaan  hak dan hukum bagi seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945.
     Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Arifin Sunusi SH, dihadapan peserta diskusi yang membahas seputar prospek anggaran bantuan hukum bagi warga miskin dalam APBD Kota Palu, mengaku lupa dengan anggaran bantuan hukum bagi warga miskin tersebut, sebab katanya, meski telah empat tahun pihak legislatif dan eksekutif berkutat dalam pembahasan anggaran, namun untuk persoalan bantuan hukum tersebut terlupakan. Olehnya itu, dia sangat merespon positif adanya gagasan tersebut, dan berjanji akan memperjuangkan dalam pembahasan APBD selanjutnya.
     “Terus terang, meskipun sudah empat tahun membahas APBD, tidak pernah terpikirkan soal bantuan hukum bagi warga miskin. Padahal menurut undang-undang, seluruh warga berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar Senin kemarin (30/6).
Arifin berhadap, agar keinginan untuk memasukkan anggaran bantuan hukum untuk warga miskin, juga bisa menjadi perhatian dari pihak eksekutif. Menurut dia, untuk ralisasi anggaran tersebut dapat dimasukkan melekat di bagian hukum Pemkot Palu.
    “Tinggal bagaimana tehnis penggunaannya, bisa diatur kemudian. Apakah ada lembaga yang ditunjuk untuk melakukan bantuan hukum bagi warga miskin atau dengan cara lainnya,” katanya. (yon)