Radar Sulteng, 21 September 2008
Menaikkan Tarif Air PDAM Tidak Tepat

PALU – Rencana Perusahaan Daerah Air Minuim (PDAM) Kabupaten Donggala menaikkan tarif dasar air sebesar Rp. 1.600 per kubik dinilai kalangan NGO, merupakan langkah tidak tepat. “Jangan karena hanya akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) lantas tariff air juga akan naikkan. Sebabg, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak PDAM semestinya menempatkan pelayanan diatas segalanya, bukan malah ikut-ikutan mengikuti kepentingan pasar dengan cara menaikan tariff,” kata Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng Muh. Masykur via realese yang dikirm keradar sulteng, kemarin.
     Kata dia, bila PDAM tetap menaikan tarif air, maka sama halnya pihak PDAM bertindak diluar batas sebagaimana prinsip kebijakan air untuk semua. “Bisa dibayangkan beban yang mesti kembali ditanggung oleh rakyat jika kebijakan (menaikan tarif air) tetap dipaksakan,” jelasnya. Menurutnya alur berpikir PDAM Donggala tidak lagi mencerminkan semangat pelayanan, karena hanya masalah operasional dengan naiknya harga komponen produksi, seperti tawas, kaporit dan BBM, lantas rakyat yang diharuskan mengatasi masalah itu. “Kami memandang hal ini hanya akal-akalan pihak PDAM  semata,” jelasnya.
    Dia juga berharap pemerintah daerah tidak menutup mata atas masalah tersebut. “Pemdalah yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ditubuh PDAM bukan rakyat yang harus dibebani dengan kenaikan harga tariff yang baru,” jelasnya. Kata dia, PBHR menilai tidak tepat jika PDAM Donggala tetap memaksakan kenaikan tarif dasar air. Untuk itu Pemda seharusnya turun tangan menyelesaikan masalah ini, bukan mengamini rencana pihak PDAM. (*/fer)