Media Alkhairat  Jum’at 23 Januari 2009
Sertifikat Tanah Warga Layana Hilang di BPN

 

PALU -  Sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur, hingga kini belum memperoleh sertifikasi atas tanah dan rumah mereka tinggal. Padahal sejak dipindahkan pada tahun 1999, mereka dijanjikan sertifikat tanah tersebut sebagai kompensasi yang diberikan oleh Pemkot agar mereka mau dipindahkan.

 

Palu, Garda Sulteng,- Sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili dikelurahan Layana indah kecamatan palu timur, hingga kini belum memperoleh hak sertifikat atas tanah dan rumah yang mereka tinggali. Padahal sehjak dipindahkan pada tahun 1999, mereka dijanjikan untuk diberikan sertifikat tanah tersebut sebagai kompensasi yang diberikan oleh pemkot agar mereka mau dipindahkan.
    Sejak direlokasi ke kelurahan layana indah, pemkot palu sudah mengeluarkan semua keperluan pemindahan termasuk anggaran pembuatan sertifikat itu, sesuai jumlah KK yang dipindahkan, sebagaimana komitmen yang dijanjikan pemkot pada waktu itu. Namun yang sangat mengherankan, sertifikat untuk 29 KK tersebut tidak jelas keberadaannya sampai saat ini. Lebih ironis lagi, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu terkesan lepas tanggungjawab dan cenderung membiarkan masalah tersebut terus menjadi berlarut-larut.
    Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar PBHR Sulteng bersama warga layana, kemarin yang juga menghadirkan narasumber seperti, Sub Seksi Peralihan Pembebasan Hak dan PPAT BPN Kota Palu Sumarlin dan Camat Palu Timur Thompa Yotokodi.
   Diskusi dengan tema “Sosialisasi Layanan Sertifikat Tanah di Kelurahan Layana  Indah” melahirkan komitmen pihak BPN dimana akan menyelsaikanm keluhan warga dengan konsekuensi waktu satu bulan untuk menelusuri dimana keberadaan 29 sertifikat tersebut ditemukan , pihak BPN akan langsung menyerahkannya kepada warga. Sebaliknya, BPN akan menerbitkan kembali sertifikat pengganti bila ternyata sertifikat sebelumnya sudah hilang.
    “Tanggung jawab dalam penyelesaian kasus, berada pada pundak BPN sebagai leading sector dibidang pertanahan, berasama dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Termasuk partisipasi rakyat dalam seluruh rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pertanahan, jelasnya. FIT