SKH Radar Sulteng, Selasa 3 Februari 2009
Program Hutan Kota Harus Dipertanggungjawabkan
Pemkab dan DPRD Tak Jeli Buat Program

 

PALU – Desakan pertanggungjawaban program pembuatan hutan kota di kota Banawa (Ibukota Donggala) yang dikerjakan Dinas Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) dengan anggaran sekitar Rp550 juta disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng. Walhi meminta dinas yang dipimpin oleh Andi Sose Perampasi itu segara mentransparansikan penyebab program itu tak ada wujudnya hingga kini, karena telah menghabiskan uang rakyat.

    Selain melakukan desakan transparansi, Walhi Sulteng juga menegaskan Pemkab Donggala dan DPRD kurang jeli dalam pembuatan hutan kota tersebut, karena terkesan aneh, sebab diprogramkan saat Kabupaten Donggala dilanda deforestasi (kerusakan hutan) yang cukup memprihatinkan di sebagian besar wilayahnya.
    Direktur Walhi Sulteng Wilianita Selviana mengungkapkan, tak bisa ditutup-tutupi lagi, bahwa kebijakan “budgeting” DPRD Donggala yang menyetujui anggaran Rp550 juta untuk pembuatan hutan kota pada APBD 2008, merupakan kebijakan yang kurang tepat. Buktinya, justru dewan juga saat ini lemah pengawasannya dengan program itu. Selama ini tidak jelas letak pembuatan hutan kota oleh dinas, apalagi sosialisasinya yang hamper tak terdengar. “Kami dari Walhi baru dengar kalau di Donggala ada pembuatan hutan kota. Inikah aneh. Kenapa bukan program reboisasi digalakkan, dengan kondisi daerah Donggala yang memiliki catatan merah soal penebangan liar,” jelas Lita, sapaan akrabnya kepada Radar Sulteng di kantornya, kemarin (2/2).
    Dia mencontohkan, di bagian wilayah Pantai Barat, menurut Lita, perambahan hutan sudah perlu diwaspadai. Seharusnya Pemkab dan DPRD memproteksi dulu upaya pembalakan di daerah itu dengan program penggalakan operasi hutan, sebelum ada program yang lebih modern dicanangkan seperti halnya pembuatan hutan kota. Areal pertanian di sejumlah wilayah Sigi (sebelum pisah dari Donggala, red) menurut dia, banyak rusak dan gagal panen akibat banjir yang disebabkan kerusakan hutan. Demikian halnya dengan longsor di Kebun Kopi, yang dipicu semakin berkurangnya pohon fungsi meresap air dan menahan longsor. Ini semua yang seharusnya diperhatikan oleh Pemkab dan DPRD, bukan malah membuat program hutan kota yang hingga kini juga tidak jelas keberadaannya. “Perubahan iklim dominan disebabkan kondisi hutan. Demikian halnya di Donggala, perlu perhatian serius soal hutan, yang membawa pengaruh besar terhadap sekor lainnya,” tandas Lita.
   Seperti diberitakan, sejumlah anggota DPRD Donggala mengkritik keberadaan program hutan kota yang hingga kini masih kabur. Anggota DPRD Donggala asal Banawa Abubakar Aljufrie dan Namrud Mado secara tegas mempertanyakan manfaat program hutan kota untuk rakyat di ibukota Kabupaten Donggala. Bahkan Ketua Komisi C Ilyas Talude yang merupakan mitra dinas Kimtawil, Mengaku belum mengetahui persis letak lokasi hutan kota di Banawa. Makanya dalam waktu dekat Komisi C akan mengevaluasi program tersebut, sekaligus berencana akan turun ke lokasi untuk melihat langsung lokasi program hutan kota yang telah memakan anggaran sebesar Rp55o juta tersebut. (cr1/fer)