Pasalnya, penurunan dana Bansos, tak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan di Sulteng. “Dapat dikatakan kebijakan itu tak realistis”, tegas Muhammad Masykur, di ruang kerjanya, (12/2).
    Belum lagi kata Masykur, berbagai program yang dicanangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat dikatakan belum berhasil dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat miskin, yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan target penurunan angka kemiskinan.
    Selanjutnya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 hingga 2009.
    Kondisi itu, harusnya menjadi evaluasi bersama bagi pemprov demi meningkatkan kinerja di tahun mendatang. Slaah satunya dengan melibatkan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung program pemerintah.
    Harusnya yang perlu dilakukan pemprov, adalah dengan melibatkan verifikasi     secara ketat kepada organisasi sosial kemasyarakatan, dalam mendapatkan bansos tersebut.
   Bukan hanya berupa verifikasi administrasi saja, namun yang penting adalah verifikasi factual. Dengan cara bagian yang terkait harus turun kelapangan.
   Sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Setdaprov Sulteng Yunan Lampasio, mengungkapkan kedepan pemprov hanya memprioritaskan pemberian bantuan kepada organisasi yang dinilai layak dan mendesak. Namun, tak mengabaikan organisasi kemasyarakatan, profesi, kepemudaan, LSM yang tidak diakomodir. Pada prinsipnya kata dia dana bansos itu tepat sasaran khususnya kepada yang membutuhkannya.

 

    Hal senada dikatakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng Syamsuddin Pai. Dikatakannya, bansos maupun dana hibbah kepada OKP, organisasi keagamaan, Ormas dan LSM harus tetap dialokasikan pemerinta, jika memungkinkan, alokasinya harus ditambah setiap tahun. Bantuan pemprov tersebut, menurut pai, bukan sekedar hanya membantu pendataan aktivis organisasi, namun lebih dari itu, demi pemberdayaan masyarakat. “ Pengurangan anggaran seharusnya tidak perlu terjadi karena selama ini harus diakui bahwa sejumlah organisasi keagamaan dan OKP telah banyak membantu program-program pemerintah dalam angka pemberdayaan masyarakat,” kata Pai ketika dihubungi kamis (12/2) ditempat terpisah.
    Alokasi anggaran yang terbatas untuk OKP dan ormas yang selama ini konsisten membantu pemerintah tersebut, sedikit banyak bakal mengurangi efisiensi kinerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
    Jika pemerintah beralasan bahwa dipangkasnya alokasi anggaran bansos untuk OKP dan ormas sebagai upaya untuk menekan banyaknya organisasi yang mengatasnamakan program tak jelas, maka secara tidak langsung hal ini menandahkan lemahnya system evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap realisasi bantuan yang diberikan. “Artinya, pemerintah hanya memberi bantuan tanpa memonitor realisasi penggunaan anggaran,” katanya.
    Oleh karena itu, agar tidak kecolongan lagi, pemerintah disarankan melakukan pendataan terhadap OKP/Ormas/LSM yang selama ini cukup konsisten membantu program-program pemerintah. Kepada organisasi yang sudah mapan dan memiliki struktur yang kuat sampai ketingkat bawalah, menurut pai yang perlu menjadi perhatian prioritas pemerintah untuk dibantu.
    Termasuk yang perlu diperhatikan pemerintah adalah sejauh mana reaslisasi bantuan penggunaan anggaran untuk partai politik (parpol) yang sejauh ini memiliki kursi di DPRD. Jika bantuan tersebut hanya digunakan tanpa memberikan pendidikan politik yang baik terhadap rakyat, ia menyarankan agar pada bantuan berikutnya, parpol tersebut dievaluasi.
    “Bantuan terhadap parpol dialokasikan berdasarkan jumlah perolehan kursi, yakni 1 kursi dapat Rp. 19 juta. Ini juga mestinya dievaluasi pemerintah. Jadi, parpol yang memiliki kursi terbanyak di DPRD otomatis mendapat bantuan yang besar, sangat baik kalau dialokasikan demi pengembangan proses demokratisasi, tapi kalau hanya dihabiskan untuk program tidak jelas, ini juga menjadi catatan bagi kami,” tandasnya. URY/DAR