SKH Radar Sulteng, Kamis 28 Mei 2009;
Bukan Konsultasi, tetapi Jalan-jalan
Soal Konsultasi DPRD Palu ke Depdagri

PALU – Konsultasi DPRD Kota Palu ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terkait pembahasan Raperda penyertaan modal ke PT Citra Nuansa Elok (CNE) oleh 10 Anggota DPRD yang duduk dalam Pansus pembahasan Raperda tersebut, mendapat kecaman dari kelompok masyarakat. Apalagi, para wakil rakyat itu, melakukan perjalanan di saat memasuki akhir masa jabatannya.
    “Padahal publik berharap diakhir-akhir masa jabatan mereka, mestinya berbuat sesuatu yang bermanfaat dan bernilai guna, demi kemaslahatan warga. Sebagai yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Bukan malah bertindak sebaliknya. Konsultasi itu hanya alasan, padahal mau jalan-jalan,” kecam Sahrul, SH, Koordinator Devisi Legal Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng.

     Lebih dari itu, Sahrul, mensinyalir keberangkatan ramai-ramai anggota DPRD Kota Palu ke Jakarta dengan dalih untuk konsultasi ke Depdagri tersebut, tidak lebih sebagai upaya menghabiskan sisa anggaran dan pemborosan dana rakyat. Apalagi, agenda kerja konsultasi tersebut melibatkan puluhan anggota pansusu dan ditambah dengan sejumlah staf dewan serta dinas terkait.
    “Apa urgensinya sehingga konsultasi tersebut mesti melibatkan orang sebanyak itu. Tindakan seperti ini, jelas bertolak belakang dengan semangat yang memanfaatkan penggunaan anggaran Negara secara efisien dan transparan,” tandasnya.
    Olehnya kata Sahrul, ini harus dipertanggungjawabkan ke publik, terutama terkait dengan hasil dan kinerja selama konsultasi tersebut. “jangan-jangan maksud hati rekreasi ke Jakarta dibungkus dengan agenda kerja konsultasi. Jika demikian, bisa dibayangkan bagaimana buruknya mentalitas wakil rakyat yang memanfaatkan kondisi keuangan daerah yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
    Sebelumnya, konsultasi ke Depdagri terkait pembahasan Raperda penyertaan modal ke PT CNE tersebut, juga mengundang reaksi keras dari sesama anggota DPRD Palu. Kecamatan itu dilontarkan oleh Ketua Fraksi Nasional Kebangsaan (F-NK) Kaharuddin Syah, SH. Dia beranggapan kalau kunjungan Pansus ke Jakarta tersebut, hanya akan menghabiskan anggaran. Dimana SPPD untuk satu orang anggota DPRD mencapai Rp9 juta. Sehingga jika ada 10 anggota Dewan yang berangkat ke Jakarta, maka akan menghabiskan anggaran sekitar Rp100 juta.
    “Sungguh sebuah ironi. Ditengah rakyat membutuhkan bantuan dan penyambung lidah, wakil rakyat seolah sibuk menghabiskan masa akhir jabatannya. Permasalahan rakyat yang benar-benar terlihat jelas di depan mata dan segera membutuhkan penyelesaian cepat, tidak tersentuh sama sekali,” demikian tandas Sahrul. (yon)

Media Alkhairaan, Kamis 28 Mei 2009;
Keberangkatan Anggota DPRD Palu Ke Jakarta
PBHR Sulteng Anggap Kebiasaan Buruk

PALU – Berangkatnya sejumlah anggota DPRD Kota Palu ke Jakarta hanya untuk mengurus penyertaan modal ke PT Citra Nuansa Elok (CNE), mendapat sorotan miring dari sejumlah pihak. Keberangkatan anggota dewan itu dianggap sebuah kebiasaan buruk.
    Direktur Operasional PBHR Sulteng Muh. Masykur mensinyalir, keberangkatan ramai-ramai anggota DPRD Kota Palu ke Jakarta dengan tujuan untuk konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (mendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemkot Palu ke PT CNE, tidak lebih sebagai upaya untuk menghabiskan sisa anggaran dan pemborosan dana rakyat.
    “Masa agenda kerja konsultasi mesti melibatkan dua belas anggota Pansus ditambah sejumlah staf dewan dan kepala dinas terkait? Apa urgensinya sehingga konsultasi tersebut mesti melibatkan orang sebanyak itu? Tindakan seperti ini jelas bertolak belakang dengan semangat untuk memanfaatkan penggunaan anggaran Negara secara efisien dan transparan,” kata Masykur kemarin.
    Masykur meminta agar keberangkatan sejumlah anggota dewan Palu ke Jakarta itu harus dipertanggungjawabkan ke publik. Karena, Masykur mensinyalir keberangkatan anggota dewan itu adalah untuk rekreasi ke Jakarta yang dibungkus dengan agenda kerja konsultasi.
    “Jika Demikian bisa dibayangkan bagaimana buruknya mentalitas wakil rakyat memanfaatkan kondisi keuangan daerah yang diakui hanya sebagian kecil diperuntukkan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” katanya. Padahal lanjutnya, terkait dengan langkah Pemkot melakukan penyertaan modal ke PT CNE jauh sebelumnya telah mereka sahkan dalam APBD. Dan langkah ini pun mestinya diapresiasi oleh anggota DPRD sekalipun tanpa konsultasi.
    “Toh Jika konsultasi dibutuhkan tidak mesti melibatkan semua anggota Pansus,’ ujarnya. Seperti diketahui, saat ini Pansus DPRD Kota Palu sedang menggodok Raperda Penyertaan Modal Pemkot ke PT CNE. Penyertaan modal itu dilakukan karena PT CNE yang mengelola Mall tatura Palu dalam kondisi sekarat dan butuh suntikan dana segar. (abdee)