• Pejabat Donggala Tidak Beri Contoh yang baik

   Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan Keungan Daerah, Penganggran dan pertanggungjawaban Pengunaaan Belanja Penunjang Oprasional. Kelebihan BOP pimpinan DPRD ini juga melanggar keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0194/Set-DPRD/tahun 2008 tentang pengelompokan Keungan Daerah, Pengunaan POB Pimpinan DPRD Donggala. “Karena itu, aparat penegak hukum sudah harus bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain ada pelanggaran penggunaan anggaran di sana juga terjadi pelanggaran aturan,” ungkapnya.
   Selain menyoroti kelebihan BOP, PBHR juga menyoroti sikap Anggota DPRD Donggala yang tidak membayar pajak penghasilan (PPh) mulai april 20007 hingga Maret 2008. Sebagai wakil rakyat tidak selayaknya anggaota DPRD bersikap seperti itu. Dengan tidak membayar pajak mengindikasikan wakil rakyat ini tidak mendidik dan memberi contoh yang baik kepada public. Tinbdakan tidak membayar pajak ini urai Masykur patut dipertanyakan, sejauh mana sikap kewarga negaraan mereka, sebab, selaku warga Negara yang baik maka salah satu kewajiban yang harus dipatuhi adalah membayar pajak. Rakyat miskin saja kata Masykur taat membayar pajak, apalagi seorang pejabat daerah. Seharusnya kata Masykur mereka ini lebih taat lagi, sehingga bisa menjadi contoh bagi rakyat.
   Yang terjadi di Kabupaten Donggala ini lanjut Masykur merupakan ironi, karena para pejabat daerah ini diberikan berbagai macam fasilitas oleh daerah. Bahkan dengan atas nama menjalankan tugas daearah mereka diberi privilege (hak istimewa) beserta sarana dan fasilitas yang mewah. Gaji dan segala pembiayaan lain difasilitasi dengan uang rakyat. Namun, ternyata segala fasilitas dan pemberian sarana berbanding 180 derajat dengan praktek kenegaraan. Sehingga jagan disalahkan jika rakyat miskin tidak membayar pajak, karena hal itu juga dipraktikkan oleh pejabat daerah yang tidak memberi contoh yang baik. Pungkas Masykur.
   Sebagainama diberitakan Radar Sulteng edisi kemarin, anggota DPRD Donggala hasil pemilihan umum 2004 menunggak pajak sebesar Rp. 224 juta. Tunggakan pajak ini terhitung sejak April 2007 hingga Maret 2008. (Bil)