Palu, Mercusuar – Sorotan terhadap sinyalemen penyimpangan pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Lagarutu 1 dan 2 terus mengalir. Kali ini Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng. Sebelumnya, LSM Solidaritas Anti Korupsi (SAKSI) Sulteng, menyoriti proyek yang diisinyalir merugikan Negara (daerah) hingga Rp. 425 juta ini.
   Menurut Direktur PBHR Sulteng, Muh Masykur, sinyalemen tidak sesuainya pelaksanaan proyek di  Lagarutu 1 dan 2 patut dicurigai ada unsure permainan.  “Tidak mungkin Anggaran proyek yang sebelumnya jelas peruntukannya lantas dilapangan berubah, juka tidak melibatkan pihak-pihak terkait didalamnya,” tulis Muh. Masykur dalam releasinya yang dia kirim keredaksi, kemarin (22/7).

   Selanjutnya menurut direktur PBHR Sulteng sinyalemen penyimpangan proyek ini lebih disebabkan lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek. Olehnya peran Walikota juga sangat menentukan guna mengevaluasi  kinerja instansi teknis agar kasus seperti ini tidak terulang.
   “Amat ironis jika kasus-kasus tersebut terus dibiarkan tanpa ada langka kongkrit atas proses penyelesaiannya. Sementara banyak anggaran yang harusnya dialokasihkan bagi pemenuhan hak-hak dasar warga. Namun tidak teralokasihkan hanya karena dikalakan dengan  kepentingan proyek pembangunan yang kerap menuai masalah,” tuturnya.
    Masih menurut Masykur, dalam kasus ini diperlukan sikap tegas aparat penegak hukum untuk mengusutnya. “Ini juga bagian dari misi dan visi untuk mewujudkan good geverment (pemerintahan yang baik),” tukas Masykur.
    Sekedar diketehui, di APBD 2008 dialokasihkan anggaran untuk peningkatan jalan Lagaratu 1 sebesar Rp. 200 juta, Lagarutu 2 Rp. 225 juta. Namun setelah di-crosscek di lapangan, ternyata jalan yang di kerjakan bukan jalan yang diberi papan nama Jalan  Lagaratu 1 dan 2. Melainkan jalan yang melingkar  diareal pekuburan yang berdekatan dengan markas  Samapta Polda Sulteng.
    Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan dan Sumber Daya Mineral (PU-ESDM) Kota Palu, Ir Syarifuddin yang di konfermasi beberapa waktu lalu membantah, proyek tersebut tidak dikerjakan.
   “proyek itu sudah dikerjakan tahun 2008 lalu, dan dokumen laporannya sudah lengkap,” kata Syarifuddin, sekaligus memanggil pengawas pengerjaan proyek tersebut. Sembari membantah, Kabid Bina Marga segera meninjau lokasi untuk membuktikan bahwa paket ini dikerjakan. Namun ironisnya, jalan yang diperlihatkan ke wartawan tidak memilki papan nama. KUS