Menurutnya, polemic antara Pemkot Palu dengan DPRD Kota Palu telah membingungkan masyarakat. Hal ini disebabkan antara Pemkot Palu dan DPRD Kota Palu, ternyata sampai saat ini masih berbeda pandang terhadap alokasi DID.
   Dana DID yang oleh Pemkot Palu sebesar Rp 14,2 miliar dialokasikan untuk belanja langsung, dimana dari total anggaran tersebut sebanyak Rp10 miliar dialokasikan untuk gaji guru dan sebanyak Rp6,5 miliar digunakan untuk belanja tidak langsung.
   “Permasalahan kemudian muncul disebabkan menurut DPRD Kota Palu bahwa dalam APBD Kota Palu TA 2010, gaji guru telah dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga alokasi DID untuk gaji guru dinilai oleh DPRD Kota Palu tidak tepat, dan memunculkan pertanyaan alokasi gaji guru yang telah dianggarkan lewat DAU, selanjutnya dialokasikan untuk apa?’ Tanya Ferry.
    Pertanyaan lain muncul lagi adalah seberapa urgensinya, sehingga DID lebih banyak dialokasikan untuk gaji guru. “Apakah dana DAU tidak cukup untuk gaji guru?. Sedangkan nyata terlihat fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan Kota Palu, masih minim.
    Masih banyak gedung sekolah yang perlu dilakukan perbaikan. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi anak-anak yang harus belajar diluar kelas dikarenakan ruang kelas sudah tidak layak pakai, kenyamanan belajar terganggu karena ruang belajar yang rusak,” imbuhnya. (*/joko)