Tabloid Minggu MAL, Minggu III September 2001

 

    Kian kerapnya buruh menjadi bulan-bulanan kebijakan pemerintah dalam hubungan kerja, ternyata memacu para buruh untuk belajar masalah-masalah hokum ketenagakerjaan. Itulah yang kemudian dicermati oleh ACILS (Amerika Center of Internasional Labour Solidarity) Jakarta dan LBH Rakyat Palu.

    Pada 15-17 September pekan ini, kedua lembaga itu menggelar pelatihan para legal buruh Kota Palu. Para buruh dari sembilan perusahaan di Kota Palu, diberi pemahaman bagaimana mengadvokasi para buruh yang ditimpa musibah di perusahaannya, semisal PHK atau penolakan pembayaran pesangon.

    “Sebelum masalah mereka sampai ke polisi atau lembaga hukum lainnya, harusnya mereka terlebih dahulu melakukan advokasi interen. Nah, karena itu kehadiran para legal buruh adalah keniscayaan”, terang Rasidy Bakry, SH, Direktur Eksekutif LBH Rakyat Palu.

     Hemat dia, selain advokat, pengacara atau praktisi hukum lainnya, para legal juga sudah semestinya mendapat tempat dalam tatanan hUkum kita. “Khusus untuk buruh, mereka mesti mengetahui dan paham benar soal-soal hokum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Itu agar mereka tidak dibodohi oleh para pelaku industri yang mempekerjakan mereka”, tandas Rasidy. Selama ini, imbuh Rasidy kemudian, buruh berada pada posisi yang tak diuntungkan. Mereka kerap di PHK tanpa pesangon yang memadai. Semisal yang menimpa buruh PT. Leang Yang, salah satu importer Kayu Hitam (Ebony) di Sulawesi Tengah. “ada pula yang pesangon dibayar, tak sesuai dengan masa kerja, status ketenagakerjaan mereka tidak jelas. Mereka pun kerap tak memiliki kontrak kerja seperti lazimnya pekerja industri”, sesal Rasidy.